Murahnya Harga Nyawa Pekerja Indonesia

Di tiap-tiap Bln. Januari sampai Pebruari, pekerja di beberapa bidang merayakan Bln. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Mereka merayakannya mulai dengan hanya menempatkan spanduk di depan gerbang perusahaan sampai mengadakan acara dengan dana Beberapa ratus Juta Rupiah. Pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja sudah jadi motor paling utama pada perayaan Bln. K3 ini.

Image result for Murahnya Harga Nyawa Pekerja Indonesia

Bln. K3 dirayakan di Bln. Januari karena di inspirasi dari bln. penetapan Undang-undang Nomer 1 Th. 1970 mengenai Keselamatan Kerja. Sayangnya, peringatan Bln. K3 seolah-olah hanya jadi satu agenda seremonial saja karena bebrapa persoalan besar berkaitan dengan K3 di pekerja ada banyak berlangsung.

UU No 1/1970 sudah jadi landasan legal paling utama atas semuanya proses usaha K3 di Indonesia. Ia jadi bukti kalau bangsa Indonesia telah lama mengetahui K3 bahkan juga Undang-undang ini dapat lebih dulu keluar dari pada Occupational Health and Safety Act punya Amerika Serikat. Selalu di ingatkan kepada karyawan agar menggunakan APD lengkap atau minimal gunakan sepatu safety, helm, seragam dll.

Sayangnya, walau telah 46 th. berlaku tetapi UU No 1/1970 tetap masih otentik tidak ada amandemen sedikitpun. Hukuman maksimum undang-undang ini masihlah hanya berbentuk denda Rp 100 ribu atau kurungan 3 bln. penjara. Rendahnya hukuman ini terang mengemukakan pesan kalau harga nyawa pekerja sangat murah di negeri ini.

K3 di Indonesia

Angka kecelakaan kerja yang tinggi menunjukkan kalau nyawa pekerja masihlah murah. Berdasar pada data dari BPJS Tenaga Kerja (dahulu Jamsostek) th. 2012, sehari-harinya ada 282 masalah kecelakaan kerja dan 9 masalah kematian akibat kecelakaan kerja. Angka itu tentunya dapat berkali lipat semakin besar jika tempat kerja yg tidak masuk cakupan BPJS Tenaga Kerja juga turut didata.

Kecelakaan kerja yang tinggi dapat juga mengganggu laju perekonomian bangsa. Data dari International Labor Organization (ILO) di th. 2012 mengatakan kalau Indonesia tidak untung Rp 280 Triliun per th. akibat kecelakaan kerja.

Pertanyaan juga nampak saat pemerintah dan DPR tak tergerak untuk melakukan perbaikan Undang-undang No 1/1970. Didalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), undang-undang itu tidaklah nampak. Itu bermakna, UU 1/1970 mempunyai peluang yang begitu kecil untuk diamandemen dari kurun saat 2015-2019.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana seringkali digunakan untuk menjerat mereka yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain celaka. Mengakibatkan, hanya pelanggar saja yang tersentuh hukum tetapi tak ada perbaikan di keseluruhnya system hingga angka kecelakaan kerja tetaplah besar.

Disamping itu, sebagian orang telah cukup senang pada masuknya 2 pasal berkaitan dengan K3 di Undang-undang Nomer 13 Th. 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Walau sebenarnya, Pasal 86 dan 87 hanya mengulas proses K3 pada umumnya saja. Hukuman yang didapatkan untuk pelanggar pasal itu juga hanya hanya hukuman administratif.

Banyak perusahaan yang masihlah berasumsi keselamatan dan kesehatan pekerjanya sebagai hal yg tidak penting. Perusahaan yang sekian hanya menguber angka-angka produksi tanpa ada memperdulikan pekerjanya. Saat ada kecelakaan, mereka akan dengan mudahnya keluarkan duit santunan yang seolah dengan duit itu anggota badan yang hilang atau nyawa pekerjan yang melayang dapat kembali.

Di sisi pengembangan kompetensi beberapa profesional K3, perbaikan ada banyak yang perlu dikerjakan. Banyak Profesional K3 yang hanya memercayakan kursus sertifikasi saja sesaat ia belum mempunyai kompetensi basic apa pun. Mengakibatkan, mereka akan kebingungan hadapi fakta di lapangan yang lebih rumit dari pada materi kursus.

Menyelamatkan Pekerja

Kata “pekerja” mempunyai cakupan yang luas. Kata itu bisa meliputi buruh, sampai ke Anggota DPR dan presiden. Masalah pada keselamatan dan kesehatan pekerja tidak hanya menyebabkan pada dianya, tetapi juga ke keluarganya bahkan juga ke negara.

Maka, harus kita mesti selekasnya melakukan perbaikan aplikasi K3. Indonesia sekarang ini terima bonus demografi dimana jumlah masyarakat umur produktif semakin besar dari pada masyarakat dengan umur tak produktif. Diluar itu, Pekerja Indonesia harus juga siap terima fakta berlakunya Orang-orang Ekonomi ASEAN (MEA). Kecelakaan kerja tinggi tentunya akan meneror beberapa pekerja dalam hadapi 2 kesempatan ini.

Perundangan K3 yang ada butuh diperkuat untuk menanggung tiap-tiap pekerja bisa kembali pada tempat tinggalnya dengan selamat dan sehat. Berkaca ke Amerika Serikat, Occupational Health and Safety Act sudah sukses turunkan 66% tingkat kematian akibat kecelakaan kerja dari th. 1970 sampai 2014 (Occupational Health and Safety Agency, 2015)

Pembinaan dan pengawasan berbarengan dari pemerintah, entrepreneur, akademisi, Profesional K3 dan buruh mutlak dibutuhkan untuk tingkatkan harga nyawa beberapa pekerja. Diluar itu, pembentukan Budaya K3 juga dibutuhkan untuk meyakinkan beberapa pekerja tidak hanya perduli atas keselamatannya pribadi namun juga keselamatan pekerja yang lain.

Keselamatan dan kesehatan memanglah bukan hal yang mutlak, tetapi semuanya tidak akan bermakna tidak ada keselamatan dan kesehatan. Seperti revolusi mental tidak mungkin dapat diawali tidak ada warga negara yang selamat dan sehat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s